Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mencemaskan ancaman banjir di Sumatera. Hal ini terkait dengan semakin seringnya banjir yang terjadi. Walhi mencatat, sejak Maret hingga Nopember 2008 telah terjadi 34 kali banjir yang melanda beberapa propinsi di pulau ini. Mukri Friatna, Manager Regional Sumatera Eksekutif Nasional Walhi, memperkirakan total kerugian langsung akibat banjir mencapai 300-500 milyar per tahun.

Di propinsi Aceh telah terjadi 5 kali banjir di 5 kabupaten, yakni di Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Singkil dan Aceh Tenggara. Intensitas tertinggi melanda Aceh Tenggara sebanyak 2 kali. Sedangkan di Sumatera Utara, banjir terjadi sebanyak sembilan kali meliputi delapan kabupaten/kota. Intensitas tertinggi melanda Kabupaten Asahan sebanyak 2 kali, Kabupaten Batubara 2 kali, dan Medan 2 kali. Lainnya, satu kali yang terjadi di Kabupaten Nias, Simalungun, Serdang Bedagai, Labuhan Batu dan Kota Langkat.

Propinsi Riau, banjir terjadi 5 kali. Intensitas tertinggi melanda Kota Pekan Baru yaitu sebanyak 3 kali. Kabupaten yang juga terkena banjir adalah Rokan Hilir dan Dumai. Propinsi Lampung dalam satu tahun ini telah dilanda 5 kali banjir. Intensitas tertinggi terdapat di Kota Bandar Lampung sebanyak 2 kali. Lainnya seperti Kabupaten Tanggamus, Lampung Barat dan Lampung Selatan hanya terjadi satu kali.

Sumatera Utara, Aceh, Riau dan Lampung merupakan propinsi yang paling sering dilanda banjir. Keempat propinsi tersebut juga memiliki sumberdaya hutan terluas di Sumatera. Seharusnya dengan sumberdaya tersebut, bencana banjir bisa dihindari

Propinsi lainnya yang masuk dalam katagori sedang dan rendah adalah Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Bengkulu. Di Jambi, banjir telah menlada Kota Jambi, Kabupaten Sarolangun dan Kampar. Kota Padang, Palembang dan Bengkulu masing-masing hanya terjadi satu kali banjir.

Intensitas banjir terbanyak terjadi di bulan Oktober yaitu 8 kali. Dan diperkirakan akan menghadapi puncaknya pada bulan Desember. Banjir yang paling parah terjadi Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung, di mana 46 rumah penduduk hanyut dibawa air.

Kerugian tertinggi dialami Propinsi Riau. Ditaksir berkisar antara 120 sampai 150 miliyar rupiah, Sumatera Utara 70 sampai 85 milyar, dan Aceh 15-25 miliyar. Sumber-sumber kerugian berasal dari rusaknya infrastruktur yang ada, gagal panen dan lumpuhnya industri serta transportasi untuk sementara waktu.

Berry Nahdian Forqan, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, menyebutkan bahwa terdapat lima indikator utama penyebab banjir, yaitu adanya konversi hutan alam untuk perkebunan skala besar, seperti HTI dan perkebunan sawit, berkurangnya tutupan hutan alam, terjadinya perubahan bentang alam dan pola penataan ruang yang tidak memepertimbangkan daya dukung lingkungan, serta tingkat curah hujan yang tinggi.

Moratorium pemberian izin konversi hutan alam menurut Forqan merupakan langkah awal dalam me-restorasi kawasan ekologi genting. Moratorium tersebut juga merupakan pilihan utama dalam memberikan perlindungan wilayah hulu dan merencanakan tata ruang wilayah yang lebih berkeadilan ekonomi dan ekologis. “Pemerintah Daerah di Sumatera sebaiknya berpikir lebih rasional ketika akan memberikan izin-izin yang mengekstraksi sumberdaya alam Sumatera, dan menindak tegas pelaku pengrusakan lingkungan,“ jelasnya.

Hal senada dikemukakan oleh Mukri Friatna selaku Manager Regional Sumatera Eksekutif Nasional WALHI. Total kerugian 300-500 milyar per tahun, apakah sesuai dengan pendapatan yang diperoleh dari praktek konversi hutan. “Tolong dikaji ulang untung ruginya. Jangan sampai salah urus sumberdaya alam akan terus berlanjut yang berujung bencana. Seharusnya kejadian-kajian yang lampau dijadikan pembelajaran berharga,“ katanya.

Mukri pun menyerukan kepada seluruh elemen Walhi se-Sumatera agar bahu-membahu bersama gerakan sosial lainnya untuk membangun kekuatan guna mendorong pemerintah untuk segera melakukan restorasi kawasan ekologi genting. Usaha-usaha tersebut sangat diperlukan agar lingkungan yang telah rusak cepat pulih dan intensitas bencana bisa berkurang. Mukri juga mengingatkan agar semua Walhi daerah terlibat dalam misi sosial sebagai respon atas bencana khususnya banjir. [pr!]

Share This

This entry was posted on Friday, November 28th, 2008 at 8:02 pm and is filed under Habitat Kita, Hutan Kita, Lain-lain. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.