Loading ...
Tuntut Pencabutan Amdal PT IMN, Warga Banyuwangi Datangi DPRD Jatim 
Puluhan warga Banyuwangi mendatangi kantor DPRD Jawa Timur di Surabaya (15/10/08). Mereka mendesak pencabutan Amdal PT Indo Multi Niaga (IMN), perusahaan tambang emas yang akan membuang limbahnya ke laut Banyuwangi, Jawa Timur. Amdal yang disahkan oleh Gubenur Jatim Imam Utomo pada 27 Juli 2007 — dan ditingkatkan statusnya dari eksplorasi menjadi eksploitasi oleh DPRD Banyuwangi pada 9 Oktober 2007 — itu dinilai memiliki banyak kejanggalan dalam subtansi dan keterlibatan masyarakat.
Salah satu bentuk kejanggalannya adalah wilayah studi Amdal hanya dilakukan di Dusun Pancer. Tambang emas yang menguasai lahan seluas 11.621,45 hektar dan dihuni 26 ribu jiwa yang akan beresiko terkena dampak tersebut ternyata hanya menyertakan hasil studi kelayakan dari 70 orang sebagai responden.
Jatam, dalam siaran pers, 20/10/08 lalu menyebutkan bahwa tambang emas skala besar ini bisa dipastikan melahirkan banyak masalah ke depan. Warga di kawasan sekitar tambang tersebut akan terancam krisis air, karena sifat tambang emas yang rakus lahan dan air. Apalagi, tambang PT IMN membutuhkan air sedikitnya 2,038 juta liter air setiap harinya untuk kegiatan pertambangan. Belum termasuk air bagi kebutuhan karyawan yang bekerja di sana.
Ancaman lain adalah resiko menurunnya pendapatan nelayan dan rusaknya ekosistem pesisir akibat pembuangan tailing ke laut. Perusahaan itu akan membuang 2.361 ton limbah tailing ke laut tiap hari. Bahkan saat tutup nanti, diperkirakan 3,4 juta ton tailing yang dibuang ke laut Pancer dan sekitarnya akan mengkontaminasi kawasan tersebut.
Proyek ini sudah berkali-kali diprotes dan ditolak warga. Terakhir Rabu lalu, 15 Oktober. Puluhan warga Banyuwangi didampingi Konsorsium Adovaksi Rakyat Sekitar Tambang (KARST) mendatangi kantor DPRD Jawa Timur di Surabaya. Mereka meminta Amdal PT IMN dicabut. Mereka menuntut pemerintah dan wakil Rakyat di Jatim dan Banyuwangi, harus segera menghentikan keputusan-keputusannya, yang kelak mewariskan bencana setelah mereka tak lagi jadi pejabat publik dan wakil rakyat.
“Keluarnya persetujuan Amdal, apalagi ijin bagi PT IMN melakukan eksploitasi adalah bukti buta dan tulinya para pejabat dan wakil rakyat di tingkat propinsi Jatim dan Kabupaten Banyuwangiâ€, ujar Siti Maemunah, Koordinator Nasional Jatam. “Mereka buta, Banyuwangi adalah kawasan padat huni, dan tambang adalah usaha paling beresiko bagi kawasan itu, baik dilakukan terbuka maupun tertutup. Kebutuhan air yang besar dan limbah yang dihasilkannya akan mengancam kawasan tersebutâ€.
“Di wilayah desa-desa kaki Gunung Tumpang Pitu akan rusak ketika ruang hidup dan wilayah produksi mereka dari laut yang akan dicemari, maupun pertanian ketika sawah tak lagi punya sumber air,†kata B Catur Nusantara, Direktur Eksekutif Walhi Jatim, menegaskan kekhawatiran senada.
Menurut Catur, sektor pertanian merupakan penopang perekonomian Banyuwangi, lebih 60% Produk Domestik Regional Bruto-nya disumbang sektor ini. Tapi, potensi wisata dan kelautan tak kalah kaya. Banyuwangi adalah bandar ikan terbesar nomor 2 di Indonesia, yang berpeluang besar dioptimalkan, bersama kampung-kampung nelayan seperti Muncar, Rajegwesi, Pancer, Grajagan, Blimbingsari, Pulau Santen, Mandar, Bangsring dan masih banyak lagi. Selain menghasilkan limbah dalam jumlah sangat besar, pertambangan skala besar ini juga akan merugikan sektor lainnya, yang lebih berkelanjutan, seperti pertanian dan perikanan. [pr!]
