Pengaruh media sangat besar dampaknya untuk melihat sisi obyektivitas masyarakat. Dalam obyektivitas Lippmann melukiskan dalam karyanya, Public Opinion, terbitan 1992 tentang lingkungan semu (pseudo-environment). Lippmann mengatakan, dunia obyektif yang dihadapi manusia berada di luar jangkuannya, di luar penglihatannya, di luar pemikirannya. Di dalam benaknya, setiap manusia membuat bagi dirinya sendiri suatu gambaran mengenai dunia luar yang sedikit banyak ia percaya. Maka, manusia bertindak tidak berdasarkan pengetahuannya yang langsung pasti mengenai dunia nyata, tetapi berdasarkan gambaran-gambaran yang ia buat sendiri atau yang ia dapatkan dari orang lain. Apa yang ia dilakukan seseorang tergantung pada gambaran-gambaran yang ada dikepalanya.
Yang dikatakan Lippmann, penulis sangat menyetujuinya dalam peran media pers khususnya di setiap negara. Banyak dari wartawan melaporkan yang ia sendiri tidak tahu apa berita yang diliputnya, khususnya berita permasalahan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, perusahaan media baik cetak dan televisi selalu interdependen dalam permasalahan isu. Bukan menciptakan isu. Seperti halnya, dengan booming-nya berita tentang perubahan iklim. Perusahaan media pers yang satu menampilkan dengan kemasan berita yang berbeda namun isinya sama dengan perusahaan-perusahaan media lainnya dengan data yang seadanya ditambah dengan data dari Non Government Organization (NGO) lingkungan hidup. Namun, tidak semua wartawan terjun langsung melihat kejadian yang sebenarnya untuk diungkap.
Selesai isu permasalahan lingkungan hidup tidak lagi gencar, beberapa perusahaan media pers kembali lagi dengan berita-berita kebijakan politik dan ekonomi. Kendati demikian, perusahaan media lebih mementingkan berita yang berkaitan dengan politik dan ekonomi yang hegemoni ketimbang memberikan kolom pada berita tentang lingkungan hidup. Coba kita telisik, apakah ada koran atau media televisi yang isinya semua di prioritaskan untuk masalah lingkungan hidup di Indonesia. Mudahan-mudahan, beritahabitat.net bisa jadi koran atau televisi untuk memberitakan permasalahan lingkungan hidup yang sangat krusial ini.
Sebenarnya setiap perusahaan media pers tidak harus lebih mementingkan ke bisnis dengan meraup keuntungan-keuntungan besar tanpa memikirkan dampak yang terjadi. Kendati demikian, kebijakan politik dan ekonomi di abad ini bukan lagi hal yang menjadi prioritas utama yang mendasar. Coba kalau kita melihat banyak dari buku-buku, seminar-seminar tentang bisnis dan politik di abad globalisasi ini sangat mendominasi namun tidak memikirkan sisi ekologis lingkungan hidup. Apakah kita harus terus-menerus melihat euphoria menjadi followers di dalamnya?.
Dengan melihat kerusakan lingkungan hidup yang memberikan dampak menghancurkan sistem ekonomi dan kebijakan politik seharusnya menjadi hal yang utama. Saat ini, semestinya kita lebih memikirkan bagaimana organisasi-organisasi baik media pers, pemerintah, teknologi berkelanjutan secara ekologis. Seperti hal yang diungkap Fritjop Capra bahwa prinsip-prinsip organisasi sistem ekologis, yang merupakan dasar keberlanjutan, adalah sama dengan prinsip-prinsip organisasi semua sistem kehidupan. Dengan demikian, memahami organisasi manusia sebagai sistem hidup adalah suatu tantangan penting jaman kita.
Politik dan ekonomi merupakan alat kekuasaan hegemoni untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa harus memikirkan sistem yang hidup. Kita, sebagai manusia adalah sistem yang hidup, semestinya kita harus terus dinamis terhadap tanda-tanda alam dan perubahan-perubahannya dengan memahami sistem-sistem hidup yang terus-menerus membentuk ulang dirinya sendiri dengan atau mengganti bagian-bagiannya. Seperti apa yang dikatakan ahli teori organisasi Margaret Wheatley dan Myron Kellner-Rogers, “Kehidupan adalah guru yang terbaik mengenai perubahan”.
Untuk merubah hal tersebut, Capra menjelaskan bahwa dalam memecahkan permasalahan perubahan organisasi, pertama kita perlu memahami proses perubahan alami yang terjadi pada semua sistem hidup. Sesudah kita memahaminya, kita dapat segera merancang proses perubahan organisasi-organisasi manusia yang mencerminkan kemampuan adaptasi, keragaman hayati, dan kreativitas.
Dari sinilah kita bisa merefleksikan bahwa perusahaan-perusahaan media pers bertanggungjawab terhadap kerusakan-kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di setiap negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Kenapa bertanggung jawab? Karena kerusakan-kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi, ternyata media gagal dalam mengampanyekan isu permasalahan lingkungan yang benar-benar krusial. Kendati demikian, apa yang disampaikan penulis diatas bahwa media pers sebagai organisasi perusahaan seharusnya tidak memikirkan bisnis namun harus lebih mementingkan permasalahan-permasalahan yang mencangkup hidup orang banyak, seperti halnya permasalahan lingkungan hidup. Hal ini pernah di sampaikan Patrick Daniel sebagai moderator diskusi Asia-Europe Fondation (ASEF) di Helsinki, Finlandia, 2006. Diskusi yang ikuti sekitar 30 wartawan dari Asia dan Eropa. Daniel mengatakan bukankah pers gagal dalam mengampanyekan masalah Lingkungan Hidup.
Lantas, bagaimana yang kita harus lakukan? Tentunya, alam sebagai sistem dinamis terus-menerus berubah dengan dampak yang diberikan manusia sebagai mahluk yang selalu aposentris. Perubahan-perubahan tersebut yakni, dengan adanya gempa, banjir, pemanasan global, tsunami, punahnya satwa liar sebagai bagian dari ekologis sistem hidup, badai topan dan tentunya masih banyak lagi.
Sebagai manusia, kita tinggal menunggu dampak tersebut atau kita terus menerus meraup keuntungan yang tidak berpihak pada sisi nilai ekolgis. Itu adalah pilihannya. *)
Leave a Reply
3 Responses to “Media Pers Bertanggung Jawab Atas Kerusakan LH” |
Related Posts |








April 19th, 2008 at 3:05 pm
juga karena kebanyakan pemberitaan lingkungan hidup banyak yg tidak berimbang.
misal, masalah masyarakat adat, yg disoroti hanya kondisi masyarakat yg tertindas oleh peraturan pemerintah. sedangkan berita tentang kerusakan hutan oleh perilaku masyarakat adat tidak pernah atau jarang sekali diberitakan.
pemberitaan di milis-milis juga kebanyakan hanya menjelek-jeleken pemerintah, berdasarkan perkiraan dan analisis penulis saja, bukan berdasarkan hasil klarifikasi pada pihak yg di tuju.
kalau jadi lsm, emang harus memusuhi pemerintah ya biar bisa dapat dana dari pihak luar? wah gawat nih…
June 12th, 2008 at 12:06 pm
Kenapa anda mengkaitkan LSM dengan DANA PIHAK LUAR?
Kenapa anda menggambarkan LSM selalu menjelek - jelekkan pemerintah?
June 18th, 2008 at 4:34 pm
opini adalah bentuk kebebasan dalam menulis,dan bebas berpendapat.tidak dipungkiri tulisan di atas adalah sebuah realitas. dan realitas penulis maupun yang mengomentari adalah hak bagi setiap individu, lembaga, pemerintah maupun NGO2.
kalo ga ngerasa di sentil, ya jangan tersingung… terus menulis lutfi,