“Apik”

Kata itu keluar dari mulut seorang kawan seusai membaca berita penolakan Franz Magnis-Suseno untuk menerima Penghargaan Achmad Bakrie 2007 dari keluarga besar Aburizal Bakrie dan Freedom Institute. Magnis melihat korban luapan lumpur di Porong, Sidoarjo sampai saat ini masih diperlakukan secara tidak manusiawi dan belum tampak niat serius dari pihak Lapindo Brantas Inc untuk mengantisipasi dampak luapan lumpur tersebut (Kompas, 14/8).

Tidak ada komentar lain yang terlontar dari mulut kawan itu. Kata itu pun diucapkan dengan datar, nyaris tanpa ekspresi. Kawan itu merupakan salah seorang korban lumpur yang kini sudah pindah ke Malang. Rumahnya di Perumahan Tanggulangin Asri Sejahtera (Perum TAS) sudah terendam lumpur sejak beberapa bulan lalu.

Setelah menanti sekian lama, akhirnya pada awal bulan kemerdekaan ini, kawan itu bersama ratusan warga Perum TAS lainnya telah menerima uang muka ganti rugi atas rumah dan tanah yang terbenam lumpur. Meski baru dibayarkan 20 persen, seluruh sertifikat rumah dan/atau tanah sudah dipegang oleh pihak Lapindo Brantas Inc. Padahal pada transaksi jual-beli rumah/tanah yang normal sertifikat baru diberikan apabila semuanya sudah lunas.

Dampak dari luapan lumpur di Porong tidak bisa dianggap main-main. Lumpur yang meluap lebih dari setahun itu telah menimbulkan dampak sosial yang sangat besar tidak hanya bagi Sidoarjo dan sekitarnya, tapi juga bagi Jawa Timur secara keseluruhan.

Secara makro, dampak luapan lumpur bagi Jawa Timur dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi. Pada triwulan pertama 2007, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur hanya mencapai 5,09 persen. Pada periode yang sama, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6 persen. Bagaimana tidak, belasan industri besar dan menengah di Porong terpaksa tutup total karena bangunan yang terendam lumpur. Seketika puluhan ribu karyawan pabrik menganggur. Selain itu, ratusan industri kecil di Tanggulangin, Sidoarjo, yang sebagian besar bergerak di bidang kerajinan tangan, juga mulai goyah. Semakin sedikit orang yang berinisiatif untuk berkunjung ke tempat mereka. Kini mereka harus lebih proaktif menawarkan hasil produksinya.

Kondisi ini diperparah oleh putusnya ruas tol Porong-Gempol, sehingga menghambat jalur transportasi utama yang menghubungkan Surabaya ke Malang dan/atau Pasuruan, dan begitu juga sebaliknya. Padahal terdapat ratusan industri di Malang dan Pasuruan. Akibatnya, mereka harus mengeluarkan biaya ekstra akibat membengkaknya ongkos transportasi.

Di luar sektor industri, ratusan hektar sawah di Porong pun sudah berubah status menjadi kolam lumpur. Ribuan hektar lainnya tidak bisa berproduksi akibat saluran irigasi yang tersumbat lumpur. Imbas luapan lumpur juga terasa pada sektor jasa pariwisata, khususnya di Malang dan sekitarnya. Hotel-hotel di Batu harus memikir ulang strategi promosi mereka. Tidak sedikit dari mereka yang memberhentikan karyawannya. Dibukanya jalur penerbangan Jakarta-Malang pp, yang merupakan salah satu strategi mendongkrak jumlah wisatawan (dan pengusaha) untuk datang ke Malang, rupanya tidak banyak membantu.

Bagaimanapun juga, tantangan yang dihadapi bukan sekadar mengganti seluruh kerugian dengan uang, namun menemukan cara membangun kembali peradaban manusia yang sudah terbenam lumpur. Masalah kehancuran peradaban ini tidak bisa digantikan oleh uang sebanyak apapun.
Tidak ada satu pun dari pengungsi itu yang mau hidup selamanya di pengungsian. Sudah menjadi rahasia umum, Pasar Baru Porong dipersiapkan sebagai pusat perdagangan bukan tempat menampung korban. Artinya, tempat penampungan yang ada itu tidak dilengkapi dengan infrastruktur selayaknya sebuah pengungsian, seperti fasilitas sanitasi yang layak dan penyediaan air bersih.

Pemberian uang muka ganti rugi sebesar 20 persen yang diberikan Lapindo Brantas Inc merupakan wujud dari belum adanya niat untuk menyelesaikan masalah secara sistemik. Uang tersebut tidak akan cukup untuk membeli rumah baru seperti yang pernah dimiliki para korban sebelumnya. Selain itu, masih banyak kebutuhan lain yang juga tak kalah penting, seperti biaya pindah ataupun biaya administrasi jual-beli rumah baru.

Tanpa mengurangi rasa hormat pada seluruh panitia dan penerima Penghargaan Achmad Bakrie 2007, secara etis, mungkin saja seluruh uang yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan dan sebagai hadiah dapat digunakan untuk memikirkan solusi nyata untuk mengurangi ekses luapan lumpur di Porong. Dalam situasi bencana, tidak ada yang lebih menderita daripada para korban. Pertanyaannya, apakah landasan etika sudah digunakan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk menciptakan moralitas yang lebih baik bagi penanganan korban luapan lumpur Porong? Ataukah memang pihak yang bertanggungjawab itu tidak pernah menggunakan etika sebagai landasan tindakan dalam menangani korban luapan lumpur Porong?

Share This

This entry was posted on Wednesday, February 20th, 2008 at 12:24 pm and is filed under Opini. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.