Loading ...
Merah Putih Hijau Indonesiaku Indonesia Tegak Berdaulat dan Berdikari (Merah) – Lapangkan Hati dan Persudaraan Bangun Persatuan Rakyat (Putih) – Tanah, Air, Bumi Untuk Kesejahteraan dan Keberlanjutan Rumah Indonesia (Hijau)
Kami berdiri di sini di detak jantung kesadaran baru yang tumbuh dari pelajaran perjuangan hidup rakyat yang bersimbah cucuran keringat, airmata dan darah untuk menentang dan menolak tunduk terhadap dominasi negara, pasar atau korporasi maupun persekutuan keduanya yang melahirkan penindasan dan penghisapan. Kami berdiri disini di detak jantung kesadaran baru yang tumbuh dari pelajaran perjuangan hidup rakyat yang bersimbah cucuran keringat, air mata dan darah untuk kembali menegakan kedaulatan rakyat atas bumi, air, udara dan kekayaan sosial ekonomi yang dikandungnya.
Kami berdiri di sini di detak jantung kesadaran baru yang tumbuh dari pelajaran perjuangan hidup rakyat yang bersimbah cucuran keringat, air mata dan darah untuk kembali menegakan penghargaan terhadap bumi, air, udara dan kekayaan alam sebagai sumber kehidupan dan kesejahteraan rakyat dan sekaligus menjadi ruang kelangsungan hidup rakyat.
Kami berdiri di sini menegaskan kepercayaan kami atas nilai-nilai HAK ASASI MANUSIA serta kekuatan daya kreasi rakyat untuk menegakan harkat dan martabatnya.
Hak Asasi Manusia sebagai Pilar Utama Jalan Baru
Di dalam derap perjuangan hidup sehari-hari kaum tani dan buruh tani, masyarakat adat, nelayan, buruh pabrik, buruh migran, pedagang kaki lima dan asongan, guru rendahan, pegawai rendahan, pengusaha kecil menengah, pemuda dan mayoritas rakyat di pelosok negeri, perjuangan menegakkan harkat dan martabat manusia menjadi nyata dan hidup.
Inilah makna perjuangan Hak Asasi Manusia yang sejati yang menjadi dasar perumusan serta batu fondasi Negara Indonesia seperti dirumuskan di dalam Pembukaan Konstitusi. “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”
Ini adalah kontrak sosial, ini adalah surat hutang negara untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarakan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
Kembali ke pada tali mandat dan kontrak sosial 17 Agustus 1945 ini bukanlah perjalanan kepada paham dan semangat kebangsaan sempit, tetapi ini adalah bagian yang terpisahkan dari perjuangan untuk menegakkan harkat dan martabat semua manusia di semua negeri.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB yang kemudian dituangkan dalam Konvenan Hak Sipil dan Politik, serta Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya menegaskan bahwa “Semua rakyat mempunyai hak menentukan nasib sendiri. Atas kekuatan hak itu, mereka dengan bebas menentukan status politiknya dan bebas mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budaya”.
Neoliberalisme dan Oligarki Politik Dalam Negeri adalah Musuh Utama Jalan Baru
Melalui pemerintahan yang silih berganti sepanjang 62 tahun ini ternyata kontrak sosial dan hutang Negara Indonesia semakin jauh api dari panggang. Tikus mati di lumbung padi adalah pernyataan yang tepat tentang kondisi rakyat Indonesia hari ini.
Cabang-cabang ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai dan digadaikan kepada kekuatan-kekuatan ekonomi asing, perebutan jabatan-jabatan publik untuk akumulasi kekayaan, buruh semakin kering dihisap oleh pengusaha, petani dirampas tanahnya, pedagang kecil dan sektor informal digusur demi mempercantik kota dan pengangguran yang meluas adalah penghianatan terhadap mandat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kemiskinan yang berlarut-larut, pelayanan kesehatan yang buruk, derita akibat penggusuran, bencana sosial akibat konflik-konflik komunal dan primordial serta bencana lingkungan hidup, merosotnya akses pendidikan dengan kualitas baik, menyebabkan hilangnya potensi banyak generasi adalah penghianatan terhadap mandat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Bahkan krisis yang paling besar hari ini adalah krisis keselamatan rakyat. Rakyat semakin rentan terhadap ancaman kematian akibat kemiskinan dan kelaparan, kekerasan komunal dan primordial, hingga tindak kekerasan aparat keamanan dan para militer dan pada akhirnya bencana lingkungan hidup.
Situasi ini merupakan akibat bekerjanya segelintir elit politik dan ekonomi atau kalangan oligarki politik yang korup. Dimana sekaligus menjadi kuda tunggangan kekuatan ekonomi politik asing yang merampas kedaulatan negara dan rakyat.
Kini yang berlaku di lapangan politik dan ekonomi adalah peradaban manusia yang paling primitif yakni hukum rimba. Inilah masanya hukum rimba dan keserakahan menjadi nilai utama pelaku-pelaku politik dan ekonomi. Inilah masanya kekayaaan segelintir orang hanya mungkin didapat dengan penghisapan dan penindasan pada mayoritas rakyat. Inilah sebuah sistim dan struktur sosial yang memberikan legitimasi dan pelanggengan perbudakan baru atas bagian terbesar umat manusia.
Neraca ketidakadilan ini pertama-tama disebabkan semakin kukuhnya rezim kapitalisme global melalui dominasi agenda-agenda globalisasi dan pasar bebas atau neo-liberalisme. Globalisasi dan pasar bebas bukan lagi sebuah wacana atau sebuah proses alamiah, tetapi merupakan sebuah ideologi baru yang dirancang untuk mempertahankan dominasi modal dan korporasi. Tidak lain ini adalah perkembangan lebih lanjut dari formasi penghisapan masa kolonialisme danimperialisme sepanjang tiga abad lalu.
Agenda-agenda globalisasi neoliberal dan pasar bebas ini kemudian menemukan ladangsubur dalam wilayah politik negara-bangsa dengan semakin menguatnya dukungan dan pemihakan kekuatan politik dominan di dalam negeri seperti rezim penguasa, partai-partai, militer, birokrasi, intelektual terhadap kepentingan negara-negara industri atau rejim ekonomi global.
Era kekuasaan korporasi transnasional ini sesungguhnya meruntuhkan dominasi dan batas-batas negara. Negara telah disandera oleh kepentingan modal dan korporasi serta hutang luar negeri. Segala kebijakan politik-ekonomi-sosial negara selama ini dalam ranah tata kuasa, tata kelola, tata produksi dan tata konsumsi ditujukan untuk melayani kepentingan liberalisasi ekonomi dan perluasan modal.
Kebijakan negara pada akhirnya membuka jalan bagi perampasan secara sistematis atas alat-alat produksi, sumber-sumber kehidupan, keanekaragaman hayati dan pengetahuan-kearifan rakyat, atau hak-hak sipil-politik serta hak-hak ekonomi, politik, budaya rakyat. Disisi lain makin membuka ruang bagi negaranegara industri untuk mendiktekan sistem kehidupan yang seragam, eksploitatif, menindas, , disamping menimbulkan beban utang yang luar biasa; kehancuran sistem kehidupan; penindasan dan pelanggaran hak-hak azasi; diskriminasi dan ketidak-adilan gender; terbatasnya akses pada pendidikan, kemiskinan serta makin terbatasnya akses pada kebijakan dan sumber-sumber kehidupan sosial ekonomi.
Jawaban Krisi Keselamatan Rakyat: Tegakkan Keadilan Sosial
Kunci untuk mewujudkan keadilan sosial adalah pemerataan alokasi dan distribusi sumber daya sosial, lingkungan hidup (alam) yang berlangsung dari tingkat lokal, nasional hingga tingkat global. Hal ini untuk menjamin pemihakan yang kuat terhadap kelompok terlemah di dalam masyarakat, jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, adanya jaminan bagi semua warga negara memiliki kebebasan dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupan pribadi dan sosial, sekaligus tanggung jawab sosial dan ekologinya. Tercakup di dalam perwujudan keadilan sosial adalah penghargaan terhadap pluralisme budaya, keadilan gender, masyarakat adat dan keadilan antar generasi. Untuk itu merupakan program mendesak untuk melaksanakan amandemen undang-undang yang terkait sumberdaya alam yang memberikan hak penguasaan berlebihan kepada korporasi/modal, lakukan redistribusi asset-aset diantaranya redisbusi tanah dan sumber-sumber agraria, laksanakan APBN yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar rakyat atas pekerjaan, pangan, energi, air, pendidikan, kesehatan, perumahan. Bangun infrastruktur politik, hukum dan sosial untuk penguatan solidaritas dan penghargaan terhadap pluralisme.
Jawaban Krisi Ruang Hidup Rakyat: Tegakkan Keadilan dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup (Keadilan Ekologi)
Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Salah satu komponen terpenting dari lingkungan hidup dan menjadi prasyarat kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia adalah alam. Alam menjamin pemenuhan kebutuhan sekaligus menjadi ruang hidup manusia. Namun, alam memiliki keterbatasan untuk menunjang kehidupan manusia. Untuk itu kita perlu menghargai integritas ekosistim dan menjamin keanekaragamannya sebagai prasyarat untuk mendukung kelangsungan kehidupan manusia. Dengan itu sekaligus terdapat jaminan bagi generasi saat ini untuk melangsungkan perikehidupannya dengan baik, dan jaminan generasi mendatang untuk menikmati kualitas alam yang sama baiknya.
Untuk itu merupakan program mendesak : jaminan bantuan darurat dari bencana sosial dan lingkungan hidup, pemulihan lingkungan hidup, kembalikan hak prioritas bagi rakyat untuk menentukan arah maju pembangunan dan lingkungan hidupnya, amandemen undang-undang yang ekspolitatif dan prioritas pemulihan kualitas lingkungan sekaligus peningkatan kesejahteraan rakyat.
Jawaban Krisis Produktivitas Rakyat: Tegakkan Kedaulatan dan Kemandirian Sosial-Ekonomi
Demokrasi politik yang sejati haruslah dibangun berdasarkan kerangka kedaulatan dan kemandirian dalam penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat atau basis material yang menjadi fondasi tata kemasyarakatan dan negara. Penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat(sosial dan ekonomi) haruslah berlandaskan semangat BERDIKARI dan kekuatan daya kreasi rakyat secara kolektif di tingkat lokal. Hak menguasai negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sepenuh-penuhnya kemakmuran rakyat, memiliki legitimasi apabila didedikasikan kepada kepentingan hak asasi warganya.
Kepentingan rakyat atau hak asasi rakyat, terutama dalam hal akses terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dijadikan sarana utama dan tujuan akhir dari hak menguasai negara. Dengan demikian, maka peran modal bersifat sekunder dan komplementer, bukan substitusi pengelolaan oleh rakyat. Untuk itu merupakan program mendesak : nasionalisasi dan renegosiasi kontrak karya pertambangan dan konsesi penguasaan sumber daya alam lainnya, bangun infrastruktur ekonomi untuk mengolah sumber daya alam menjadi barang jadi, prioritaskan kepada pembangunan usaha pertanian rakyat, pemutusan ketergantungan terhadap asupan dari korporasi TNC-MNC dan pembangunan industri pendukung sektor pertanian, penyebaran dan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan di desa dan luar jawa, perlindungan terhadap usaha menengah, kecil dan sektor informal, kembangkan kemandirian ekonomi di tingkat lokal.
Rakyat adalah Kekuatan Utama Jalan Baru
Kami menegaskan bahwa tidak ada kemerdekaan politik dan demokrasi tanpa perbaikan kesejahteraan rakyat. Kami menegaskan bahwa kemerdekaan politik yang di peroleh saat proklamasi kemerdekaan dan kebebasan politik pasca turunnya pemerintah otoriter Soeharto adalah cacat, karena tanpa perbaikan penghargaan dan kualitas hak-hak ekonomi, sosial, budaya, ekologi mayoritas rakyat. Kami meyakini sekaranglah saatnya menegaskan dan menyuarakan pesan seluas-luasnya dan sekuat-kuatnya.
Cukup Sudah! Inilah Saatnya Rakyat Berpolitik Aktif!
Kami meyakini bahwa semua orang adalah makhluk politik, semua orang adalah penentu sejarah. Perjuangan politik seharusnya tidak hanya dilakukan dan dipercayakan kepada parlemen, tetapi harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh anggota masyarakat. Tanggung jawab dan tindakan politik tidak bisa serta merta direpresentasikan oleh parlemen atau perwakilan yang dipilih melalui pemilu, tetapi harus menjadi tanggung jawab dan tindakan politik setiap hari dari seluruh masyarakat mulai dari lingkungan komunitas terkecil hingga lingkungan negara.
Perjuangan di lapangan ekonomi, sosial dan budaya sesungguhnya adalah perjuangan politik untuk penentuan nasib sendiri. Penentuan nasib sendiri adalah batu penjuru untuk wujudnya dunia yang baru dan adil.Oleh karena itu gerakan politik rakyat harus memiliki watak pembebasan demokratis karena perjuangan ini harus menumbangkan kekuatan politik-ekonomi yang dominan yang tidak demokratis dan menindas di dalam negeri sekaligus berwatak pembebasan nasional karena perjuangan ini harus menghancurkan politik, ekonomi, budaya penghisapan penjajahan.
Gerakan politik rakyat harus sungguh bertulang-punggungkan massa masif yang terdidik dan kritis, dengan kesadaran politik dan ideologi yang kuat. Inilah sesungguhnya makna sejati, gerakan politik rakyat yang konstitusional.
Sekali lagi konstitusi RI menegaskan “kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Selanjutnya seperti Konvenan Internasional Hak Asasi Manusia; “Semua rakyat mempunyai hak menentukan nasib sendiri. Atas kekuatan hak itu, mereka dengan bebas menentukan status politiknya dan bebas mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budaya”.
Andreas Iswinarto
Pegiat Sarekat Hijau Indonesia
Leave a Reply
9 Responses to “Jalan Baru, Jalan Pembebasan” |
Related Posts |
November 28th, 2007 at 3:11 pm
Sepaham Mas
November 29th, 2007 at 8:12 am
Email Japri dari Emil
Kesan pertama membaca tulisan bung, seperti membaca puisi ,”Aku bagai binatang jalang dari kumpulan terbuang…. Biar peluru menembus kulitku. ..” Ini kesan atas teks. Kesan artinya pengaruh emosional yang ditimbulkan oeleh teks atas pembaca.
Ada repetisi yang ramai, itu khas puisi/mars perjuangan.
Kaitannya dengan politik? Politik juga bermain dengan kesan. Bedanya, kesan dlm politik berimplikasi luas, dan bermuara pada kekuasaan (setidaknya politik Indonesia). Pertanyaannya, kesan oleh sebuah teks bernada puitis, apakah cukup membangkitkan gelora semangat berjuang/malah membuat orang menjadi perenung apatis? Bila teks yang dilahirkan adalah repetisi peristiwa sos-bud sehari-hari tanpa sebuah upaya terobosan substansial, maka bisa contra produktif. Teks yang memberi terobosan mengandaikan sebuah subjek pembaca yang juga memikirkan tentang terobosan. Namanya juga terobosan, ia bukan repetisi inisiatif yang sudah berulang2 dan tak efektif.
Bahwa rakyat bersimbah keringat, itu adalah fenomena umum yang sudah lama diketahui sejak dunia manusia tercipta. Tapi bahwa ada pembela yang berdiri dipihak rakyat, itu umumnya retorika. Jarang sebuah teks yang bersifat retorik dapat melahirkan sebuah kelompok yang idealis. Karena itu terobosan yang saya maksud haruslah berupa sebuah gagasan yang baru sama sekali. Misalnya, agama mengajarkan adanya nabi dan Tuhan, yang akan menjadi penyelamat eskatologis bagi umat. Adakah yang berani menuliskan sebuah tulisan yang radikal bahwa agama sejauh ini menjadi bagian dari problem rakyat, bahkan bagian dari penindas, bahwa hukum eskatologis harus ditafsirkan kembali? Dan pula bahwa manusia berubah dan karena itu idea tentang keselamatan harus juga ditafsirkan kembali? Dan bahwa Tuhan pun harus ditafsirkan kembali?
Atau contoh lain, bahwa kader adalah ujung tombak organisasi, tapi dalam prakteknya, mereka bukan ujung tombak yang harus dipelihara & dirawat melainkan ujung yang dapat dikorbankan setiap saat dan bahwa yang perlu dirawat dan diruwat hanyalah pemimpin partai atau organisasi?
Hak asasi manusia adalah sebuah ideal tentang penghargaan terhadap individu manusia karena dia manusia. Namun, ide selalu lahir di tengah sebuah budaya masyarakat tertentu dan karena itu harus mengalami kontekstualisasi dalam masyarakat itu. Dalam sebuah masyarakat dengan ide individualitas yang tidak cukup kuat sedangkan kolektifitasnya yang kuat, maka hak yang harus dipromosikan untuk menimbulkan kesan bagi masyarakat tersebut adalah persoalan kolektifitas. Namun yang namanya pembaharusan radikal harus juga memberi catatan kritis atas kolektifitas itu, karena toh manusia berubah. Sebuah prediksi dan asumsi tentang masa depan dapat menjadi landasan atas kritik terhadap sebuah ide.
Dalam gerakan petani, persoalan individu dan unit keluarga adalah persoalan inti di Indonesia. Dalam komunitas masyarakat adat, harmoni adalah sebuah ideal struktural komunitas. Bagaimana menarik simpati dan menimbulkan kesan pada dua kelompok dengan trend sosio-kultural yang berbeda seperti ini?
Judul tulisan Andreas memikat: Rakyat adalah kekuatan utama. Benarlah itu, karena pada mulanya adalah rakyat, baru struktur, baru kekuasaan. Sebuah keterpencaran individu yang kemudian menyatu dalam sebuah idea kolektif yang menciptakan struktur relasional dan kekuasaan. Jadi memang benar rakyat adalah sumber kekuasaan. Dan kekuasaan tertinggi (daulat). Karena itulah maka pemerintah disebut eksekutif (pelaksana) dari mandat. Upaya menggapai kekuasaan dalam politik praktis adalah merebut hati nurani rakyat (tapi bukan Hanura ya). Upaya itulah yang dilakukan pergerakan, dengan berbagai metode dan pendekatan.
November 29th, 2007 at 8:13 am
Email japri dari Nico
Dalam kondisi perpolitikan yang ada sekarang: jargon pelanggaranHAM, penindasan rakyat, kemiskinan, dsb., dipakai pula oleh lawan-lawan politik kita (baca berbagai visi dan misi partai-partai baru-lama). Kata-kata itu menyebabkan rakyat alergi, apatis dan dianggap lagu ‘nina bobok’. Untuk itu, pemilihan kata-kata untuk ‘pemasaran’ gerakan perlu membaca kondisi masyarakat tersebut. Saat ini kondisinya masyarakat kita sudah muak dengan ulah para politisi Indonesia yang menguber-uber janji dimasa kampanye dan dengan gampang mengingkari janji-janjinya untuk melawan penindasan terhadap rakyat. “Muak” ini bukan saja terjadi di perkotaan, tetapi juga sudah merasuk sampai di pedesaaan. Mencermati hal ini, maka saya mengusulkan kata-kata yang lebih progresif sifatnya seperti PERANG MELAWAN PENINDASAN, BERSATU MENGHANCURKAN PENINDAS, PERTEMPURAN DI NEGERI INDONESIA. Ini sekedar usul saja setelah mengamati pertempuran kalangan partai-partai politik sekarang.
November 29th, 2007 at 8:14 am
MEMBANGUN JALAN PERUBAHAN
email japri dari aristan
Menarik apa yang telah dituliskan oleh kawan Andreas, beberapa gagasan sebagai solusi problem krisis rakyat dan negara saat ini. Pun begitu, penegakkan HAM, penegakkan keadilan sosial dan penegakan keadilan ekologi bukanlah anugerah yang serta-merta turun dari langit, tetapi buah dari kerja keras yang mempertaruhkan keringat, air mata dan darah. Olehnya, gagasan ini menyisakan pertanyaan, bagaimana mewujudkannya? Tentunya bukan hal mudah untuk menemukan jawabannya di tengah carut-marut kondisi ekonomi, politik, sosial dan budaya saat ini dan di sisi lainnya ada carut-marut gerakan sosial-politik kaum pergerakan.
Masalah ini perlu diurai lebih dalam, untuk maksud itu saya ingin menyumbang dua hal yang tentu saja tidak bisa menjawab secara keseluruhan.
Pertama, mewujudkan perubahan sejati bagi rakyat dan tanah air ini membutuhkan penggerak yang secara kukuh-konsisten menempatkan dirinya sebagai kekuatan perubahan. Dalam pembicaraan panjang mengenai perubahan, hampir umumnya berkutat pada gagasan yang meletup-letup tetapi kemudian melayang entah kemana. Dalam soal ini, ada banyak kritik terhadap pelaku gerakan, diantaranya adalah bagaimana fragmentasi dan polarisasi terjadi secara luas. Selain itu, kaum pergerakan bekerja mengalienasi dirinya dari rakyat yang menurut kawan Andreas sebagai kekuatan utama menuju perubahan. Fragmentasi dan polarisasi dalam pandangan saya dimulai dari kegamangan kaum pergerakan menyikapi momentum-momentum perubahan sejak runtuhnya rezim dikatator Soeharto. Kegamangan ini ditunjukan dengan munculnya advonturisme dan oportunisme karena ketidaksabaran dan ketidaktekunan membangun kecerdikan-kecerdik an menghadapi musuh-musuh perubahan yang licik. Kerap dalam prakteknya kaum pergerakan justru menjadi kolaborator musuh-musuh perubahan.
Biasanya praktek ini diambil berdasar pada argumentasi, bahwa dalam situasi politik liberal saat ini sulit untuk melakukan konsolidasi lebih rapih sehingga sebagian kawan memilih taktik bersandar pada elit dan alat kekuasaannya. Ada pula yang justru menyalahkan situasi kesadaran kritis massa rakyat yang lebih memilih membebek pada kemauan elit politik-ekonomi yang sedang berkuasa. Argumentasi ini menurut saya adalah mitos yang tanpa sadar dibangun sendiri oleh kaum pergerakan. Ketakberdayaan dan kemudian menjebak diri ke dalam mitos semacam itu, sudah saatnya untuk diperiksa dengan lebih teliti. Bukankah juga penting untuk melakukan otokritik terhadap praktek pergerakan yang dibangun, yang berimplikasi pada rapuhnya konsolidasi dan lemahnya pewujudan kesadaran kritis massa rakyat, ketimbang menyalahkan situasi yang harusnya disikapi secara cerdas? Fenomena munculnya berbagai aliran dan faksi dalam tubuh pergerakan memang adalah suatu yang lumrah dalam sejarah, akan tetapi dalam situasi dimana musuh-musuh perubahan kembali menguat, sudah seharusnyalah kaum pergerakan mengupayan kembali perapatan barisannya. Kebutuhan saat ini adalah kembali membangun persatuan dengan menetapkan rezim neoliberalisme ini sebagai musuh bersama. Agak miris bagi saya ketika gagasan persatuan itu justru tak bisa diselesaikan di tengah arus neoliberalisme mengalir deras dan konservatisme serta militerisme semakin hari kian menguat. Marilah duduk bersama dengan lebih jujur dan berlapang dada mengelola perbedaan-perbedaan yang menurut saya lebih banyak disebabkan oleh problm intersubyektifisme antar kaum pergerakan itu sendiri.
Kedua, mewujudkan gagasan-gagasan perubahan membutuhkan satu bangunan pekerjaan yang terstruktur dan kongkrit. Mewujudkan gagasan perubahan berarti pula menghancurkan sistem lama yang bekerja menghambat atau bahkan menyerang langkah menuju perubahan. Dalam pengalaman praktek kaum pergerakan, fragmentasi dan polarisasi berimplikasi pada tidak terstrukturnya konstruksi gerakan yang memiliki strategi dan taktik bersama yang tepat. Dengan kata lain, masing-masing faksi gerakan mengembangkan strategi dan taktik yang tidak menemukan titik sinergi. Menurut saya, tugas mendesak saat ini adalah menghancurkan setiap penghalang demokrasi, mendidik massa rakyat untuk berlawan dan merebut ruang-ruang kekuasaan. Dalam pandangan kawan Andreas, saatnya berpolitik aktif menjadi penentu arah.
Menurut saya, berpolitik aktif harus diterjemahkan dalam praktek berpolitik bersama massa rakyat sehingga kerja-kerja politik penghancuran bangunan dan sistem yang menghambat dan menyerang perubahan sejati bagi rakyat dan tanah air, akan dijalankan secara paralel dengan pendidikan memajukan kesadaran massa rakyat yang berberlawan. Artinya, praktek politik ini harus dijalankan bersama massa rakyat di setiap tingkatan wilayah, mulai dari kampung sampai ke jantung kekuasaan di Jakarta. Praktek politik ini bisa dibangun dari berbagai isu dan sektor yang tersedia saat ini, mulai dari soal pergantian kepala desa, praktek korupsi, sengketa agraria, konflik perburuhan, problem ekologis, problem pemiskinan di perkotaan, praktek diskriminasi perempuan sampai ke isu masyarakat adat dan seterusnya. Bukankah arus deras neoliberalisme yang menjadi musuh bersama itu telah bersemayam di setiap isu dan sektor rakyat? Kebutuhan konsolidai politiknya adalah bagaimana menyediakan satu alat politik bersama yang menjadi penuntun gerakan dari semua tingkatannya. Ini hanya bisa dibangun jika Jakarta sebagai pusat kekuasaan mau menyeselesaikan problem faksionalisasi yang kurang rasional saat ini, karena dalam pengalam praktek selama ini, faksionalisasi Jakarta menjalar ke daerah-daerah lalu mencipta friksi subyektif (walaupun banyak juga yang menyebut friksi itu ideologis sifatnya).
Itu dulu pendahuluan diskusi saya, maaf jika tak mengena. Akhirnya, tibalah saatnya untuk menuntaskan setiap problem gerakan ini. Saya berharap kawan-kawan akan mulai membahas secara serius dan kongkrit. Mungkin bisa dimulai dari Pergerakan Kaum Muda Indonesia.
Demikian kawan dan salam hormatku selalu
Aristan
pijarapi.multiply.com
November 29th, 2007 at 10:25 am
“Apa Ada Calon Pemimpin Yang Pantas untuk 2009?”
email japri dari Tjong bogor
Cerita Kawan Tjong dari Bogor
Dua hari lalu, saya mendapat telepon dari litbang Kompas. Tujuan penelponan untuk pengisian daftar pertanyaan polling tentang pendapat LSM atas Kepemimpinan Indonesia masa datang. Salah satu cuplikan wawancara seperti berikut:
Penanya: “Apa ada calon pemimpin yang pantas untuk Indonesia di 2009?”
Saya: “Belum ada.”
Penanya: “Sebut tiga hal penting untuk perbaikan Indonesia dan menjadi syarat kepemimpinan Indonesia ke depan?”
Saya: “Internasilisasi dan penegakan konstitusi, penegakan hukum termasuk mereformasi total system hukum, penghilangan kebiasaan buruk administrator negara yang sedari kolonial berlangsung hingga kini, kolusi, korupsi dan nepotisme.”
Penanya: “Benar belum ada tokoh yang bisa melaksanakan yang anda sebutkan tadi?”
Saya: “Lebih banyak keraguan menyelimuti saya, ada calon pemimpin yang seperti saya mau.”
Penanya: “Anda umurnya berapa, ada keinginan untuk jadi presiden?”
Saya: “34 tahun, tidak!” (Nada suara saya meninggi).
Penanya: “Belum, atau tidak?”
Saya: “TIDAK!” (Nada suara saya lebih meninggi dari sebelumnya).
Penanya: “Bener nih…belum atau tidak?”
Saya: “TIIIIIIIIIIIDAAAAA AAAK!” (Nada suara saya meninggi dan alunnya memanjang).
Penanya: “Ada tidak tokoh LSM yang pantas jadi Presiden Indonesia ke depan?”
Saya: “Belum ada.”
Penanya: “Alasannya?”
Saya: “LSM bagian kebangkrutan negara masa sekarang.”
Penanya: “Ini pertanyaan terakhir, dibanding partai apa LSM lebih berhasil melakukan perubahan, dan apa sebaiknya LSM jadi partai politik?”
Saya: “30% hasil perubahan di Indonesia oleh LSM, seharusnya LSM masuk parlemen, atau jadi partai politik, terutama demi perubahan kebijakan.”
Semoga cuplikan wawacara polling Kompas ini bermanfaat bagi dinamika debat di berbagai tempat. Sebagian lagi isi wawancara terlupakan, dan yang saya tulis ini adalah yang mampu saya ingat.
November 29th, 2007 at 10:26 am
Kita Turut Berdosa
Dari Dadang Sudardja
Kita yang memiliki kesadaran kritis turut berdosa apabila membiarkan republik ini terus begini. maksudku dalam penguasaan dan cengkraman para kapitalis. Penguasaan atas hak-hak rakyat harus segera diakhiri. Apa yang ditawarkan bung Andreas jalan baru menuju Indonesia lain adalah sesuatu yang rasional untuk kita perjuangkan bersama. Hari ini kita butuh pemimpin baru untuk membuka jalan baru menuju indonesia yang berdaulat. Bersatu, Bersarekat dan Berlawan adalah semangat yang tidak bleh pudar dalam jatidiri bansga Indonesia. Tentu saja kita akan senantiasa melakukan perlawanan terhadap segala bentuk ketidak adilan yang mengilangkan hak - hak dan nilai kemerdekaan rakyat yang sesungguhnya
November 29th, 2007 at 10:28 am
Kita Turut Berdosa
Kita yang memiliki kesadaran kritis turut berdosa apabila membiarkan republik ini terus begini. maksudku dalam penguasaan dan cengkraman para kapitalis. Penguasaan atas hak-hak rakyat harus segera diakhiri. Apa yang ditawarkan bung Andreas jalan baru menuju Indonesia lain adalah sesuatu yang rasional untuk kita perjuangkan bersama. Hari ini kita butuh pemimpin baru untuk membuka jalan baru menuju indonesia yang berdaulat. Bersatu, Bersarekat dan Berlawan adalah semangat yang tidak bleh pudar dalam jatidiri bansga Indonesia. Tentu saja kita akan senantiasa melakukan perlawanan terhadap segala bentuk ketidak adilan yang mengilangkan hak - hak dan nilai kemerdekaan rakyat yang sesungguhnya
November 30th, 2007 at 7:38 pm
He… he… Demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat (yang lemah). Apalagi demokrasi dan lingkugan hidup. Weleh-weleh!
Bagiku, indikator tercapainya demokrasi yang ideal adalah ketika di koran kubaca sebuah boks iklan besar sbb:
**********************************
LOWONGAN SUMBERDAYA MANUSIA
DICARI SEGERA:
kantor yang sanggup memberikan kesejahteraan yang layak untuk jenis pekerjaan cleaning service.
SYARAT:
bla… bla… bla… bla…
Bagi kantor yang sanggup memenuhi syarat, harap menirimkan surat lamaran dan profil perusahaan paling lambat 1 minggu setelah tanggal pengumuman ini, ke alamat:
anu, bla… bla… bla… bla…
Hanya kantor yang memenuhi syarat yang akan dipanggil.
**********************************
Lalu, si tukang sapu (baca: pejuang lingkungan sejati) tersebut keesokan harinya sibuk mensortir ratusan surat lamaran kepadanya, dan minggu depannya mulai melakukan wawancara dengan beberapa pelamar yang tersortir.
December 2nd, 2007 at 1:46 pm
Hormatku selalu untuk semua kawan-kawan!
Respon kawan-kawan atas pemikiran kawan andre, membawa harapan pada perubahan untuk rakyat dan tanah-air. Saya menangkap geliat gelisah kuat yang coba menemukan jalannya.
Menarik dan menantang, itu kesan saya pada kawan Emil (apa kabar bung,titip salam kami dari Palu), bahwa saat ini perlu terobosan substansial. Pemikiran ini menurut saya harus diterjemahkan lebih kongkrit dalam pikir dan tindak kita.
Pemikiran ini memaksa kita untuk memeriksa kembali berbagai gagasan dan tindakan kita sepanjang ini. Saya sangat apresiatif pada kawan-kawan yang terus berkarya dengan punuh lelah tetapi tak sedikitpun keinginan untuk berhenti dan diam termangu. Akan tetapi, (dalam konteks memeriksa kembali pikir dan tindakan kita)satu hal yang terus menggelitik dan menggelisahkan banyak kawan-kawan, ketika kita merujuk pada kemajuan hasil jerih payah bertahun-tahun, yang selalu melahirkan tanya.
Perubahan apa yang paling substantif dalam kehidupan rakyat dan tanah-air, setelah semuanya kita kerjakan?
Apa yang telah kita kerjakan dan mengapa kehidupan rakyat dan tanah-air masih saja diliputi kenistaan dari penindasan-penindasan kekuasaan.
Pertanyaan ini secara tegas dijawab oleh kawan Emil,langkah pikir dan tindak kita belum menjawab secara substansial problem-perobem rakyat.
Mengomnetari hal ini, saya ingin mendiskusikan lebih lanjut.
Selama ini, penistaan dan penindasan selalu dilahirkan dari relasi kekuasaan dan rakyat, ketika penguasa mengambil langkah yang justru bertentangan dengan kepentingan melindungi dan mensejahterakan rakyat dan tanah-air kita. Artinya problem penistaan dan penindasan adalah buah dari kehidupan politik berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, problem rakyat dan tanah-air adalah problem politik di negeri ini. Ketika kekuasaan politik yang berkuasa mengambil langkah pembangunanisme yang semangatnya saja jauh dari kepentingan rakyat, akibatnya terhadap rakyat adalah tertindas dan ternistakan dalam kehidupannya.
Kembali ke soal politik sebagai arena pertarungan yang menciptakan carut-marut kehidupan rakyat dan tanah-air. Saya memandang, bahwa pikir dan tindakan kita selama ini justru menjauhi arena pertarungan ini. Kalau kita periksa kembali, tindakan kita menuju perubahan pasca jatuhnya diktator Soeharto, justru senakin menjauhi medan pertarunga yang sesungguhnya. Di dunia NGOs misalnya,kritik selalu menuju pada satu kesimpulan “KITA JUSTRU MENJADI BAGIAN PROBLEM KETIKA KITA JUSTRU MEMPERKUAT REZIM PENINDAS ITU”
Pikir dan tindakan kita kerap melemahkan semangat dan aksi-aksi perubahan yang harusnya tumbuh dari rakyat. Kalau kata kawan Nico (apa kabar Kalbar bung, salamku juga untuk semua?), bahwa dalam soal isu dan ide, kita mengalami kebangkrutan ketika rezim penindas ini mengadobsi isu dan ide-ide yang selama ini kita usung. Tetapi, menjawabnya tidak bisa sekedar menciptakan jargon-jargon baru. Kita membutuhkan satu konsepsi baru untuk membangun perlawanan untuk perubahan.
Konsepsi perlawanan untuk perubahan itu, harus pula diletakkan dalam makna politik sebagai arena pertempuran yang sesungguhnya. Artinya, segala tindakan dan aktivitas sosial, aktifitas advokasi, aktifitas pelestarian hutan, aktivitas memajukan seni-budaya, aktivitas memajukan ekonomi rakyat, dan seterusnya, harus diletakkan dalam makna perlawanan politik terhadap rezim penindas.
Persoalan lainnya adalah, bagaimana mewujudkannya bersama di tengah problem gerakan perubahan yang penuh cacat dan berserak saat ini?
Kawan Emil memberi contoh pada kita, bagaimana menciptakan perlawanan dua komunitas yang berbeda seperti masyarakat adat dan petani. Bagaimana menyelasaikan problem kader dan pemimpin? Bagaimana menyelesaikan problem retorik gerakan?
Tentunya tak mudah menjawab tanya-tanya kritis dari kawan satu ini. Dalam konteks diskusi membangun gagasan dan tindakan bersama, saya hanya bisa mengajukan gagasan perlunya kembali berembuk bersama untuk memeriksa dan mengkonstruksi konsepsi perlawanan baru yang lebih efektif. Dalam kritik saya sebelumnya, saya menunjuk persoalannya pada persoalan tidak kukuh-konsistennya pelaku gerakan dan bangunan pekerjaan yang tidak terstruktur dan tidak kongkrit.
Persoalan ini mengacu pada ketidaktegasan kita memilih sebagai lawan dari penguasa penindas. Ketidak-tegasan ini ditunjukan oleh tidak adanya satu konsolidasi penuh dari para pelaku gerakan dan munculnya berbagai pertengkaran dan pertikaian di dalamnya.
Di runag diskusi membangun gerakan lingkungan yang kuku-konsisten serta memilki konsepsi kerja yang sistematis, saya mengapresiasi dan ingin mendorong Sarekat Hijau Indonesia sebagai rumah konsolidasi dalam makna politik.
Maksud saya, bagaimana Sarekat Hijau Indonesia dibangun sebagai alat politik bagi gerakan lingkungan. Untuk itu, saya mengusulkan pada kawan Andre dkk, untuk segera menyelenggarakan pertemuan lanjutan di daerah-daerah pasca pertemuan nasinal beberapa waktu yang lalu. Ide Sarekat Hijau sudah harus disosialisasikan lebih luas, sembari melakukan asesmen-asesmen untuk menemukan materi pembentuknya.
Melalu ruang diskusi ini, saya juga berharap ada diskusi yang lebih tajam dan fokus mengenai sarekat hijau ini. Misalnya apa yang harusnya dilakukan oleh kita semua dan masing-masing untuk mewujudkannya. Bagaimana Sarekat Hijau Indonesia ini merespon momentum-momentum perlawanan dan perubahan yang tersedia saat ini?
Akhirnya, itu dulu sumbang komentar saya dalam diskusi ini, berharap diskusi ini bisa dilanjutkan oleh kawan-kawan yang sedang gelisah saat ini. Mengutip sahabatku Yoppy, “bahwa pelarian akan terus tinggal terpencil…. juga di negeri jauh itu, surya tidak kembali”
Terimkasih.
Salam hormatku selalu,
Aristan